Tugas dan Wewenang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Posted on

Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa lebih mudahnya kita sebut dengan DPR ini adalah suatu lembaga yang memiliki kekuasaan secara legislatif didalam suatu Negara kesatuan republik Indonesia.

DPR sendiri didapat melalui pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan singkatannya yakni pemilu. Yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan anggota politik yang telah dipilih oleh penduduk Indonesia melalui pemilu.

Pada pasal 21 undang-undang no.8 tahun 2012 disebutkan tentang pemilu para anggota DPR bahwa dalam penjelasannya terdapat kurang lebih 560 bangku yang berarti bahwa hanya ada 560 orang yang dulunya hanya rakyat Indonesia yang menempati kedudukan ini.

Waktu yang ditetapkan untuk ke 560 orang terpilih ini adalah 5 tahun dengan masa memulai dan berakhir yang sama untuk seluruh DPR yang ada. Sebelum memulai bekerja  dan melaksanakan segala kegiatan yang seharusnya dikerjakan.

Ke 560 orang ini harus mengucapkan janjinya terlebih dahulu sebagai anggota DPR melalui panduan serta bimbingan dari Mahkamah Konstitusi pada pelaksanaan sidang paripurna. Yang tentunya berisi tentang tugas dan wewenang seorang DPR.

Seperti yang kita ketahui, bahwa Negara kita Indonesia yang tercinta ini merupakan Negara yang demokratis. Yang dimana berartikan bahwa peran dari para anggota dari DPR atau DPD menjadi sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan dari bangsa Indonesia sendiri.

Dalam perannya ini para Dewan diharapkan dapat bertugas sesuai dengan tugas yang telah ditetapkannya yakni, sebagai penyampai aspirasi rakyat serta membantu dalam pembangunan daerah di tempat dimana dia ditugaskan.

Untuk menjadi sseorang DPR / DPD yang dapat memberikan kemajuan bagi Negara para dewan ini diharapkan sudah tau terlebih dulu akan tugas dan wewenang nya sebagai dewan perwakilan rakyat atau dewan perwakilan daerah.

Terkait tugas dan wewenang DPR terdapat beberapa bagian fungsi yang harus dijalankan oleh para dewan yang berjumlah 560 orang tersebut. Yang pertama terkait dengan fungsi legislatif, DPR memiliki tugas serta wewenang untuk,

  • Membuat rencana akan program legislatif nasional atau prolegnas yakni sebuah nstrumen perencanaan program dalam pembentukan undang-undang yang disusun dengan amat sangat terencana, terpadu dan tersistematis untuk periode tertentu.
  • Menyusun serta membahas mengenai rancangan undang-undang dengan presiden, disini DPR diharapkan dapat aktif dan ikut serta dalam hal menyusun serta membahas dan menampung akan banyaknya aspirasi rakyatnya terhadap beberapa rancangan undang-undang yang ada.
  • Menerima rencana undang-undang yang diajukan oleh DPD, ini terkait dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, tentang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi disetiap daerah yang dipimpinnya,serta perimbangan antara pusat dan daerah.
  • Menetapkan UU bersama dengan presiden, untuk setiap rancangan undang-undang yang telah dibahas atau dimusyawarahkan dan disetujui oleh para dewan dalam rapat yang telah diadakan. Disini DPR berfungsi dalam menetapkan RUU bersama-sama dengan presiden yang kemudian akan disahkan menjadi UU yang berlaku di Indonesia.
  • Menyetujui atau tidaknya suatu peraturan pemerintah pengganti UU yang telah dan diajukan oleh presiden dan dimusyawarahkan bersama untuk kemudian ditetapkan menjadi UU

Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran disini DPR memiliki tugas dan wewenang yang sudah tertulis di UUD 1945 pasal 20 A ayat 2 yang berisi tentang

  • Memberikan persetujuan atas RUU anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diajukan oleh Presiden.
  • Memperhatikan pertimbangan dari dewan perwakilan daerah atas rencana udang-undang terkait Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara dan RUU terkait pajak , pendidikan serta agama.
  • Menindak lanjuti akan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK.

Dilanjut dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas, yang dijelaskan pada ayat ke 3 kelanjutan dari UUD 1945 pasal 20 A yakni,

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara, dan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan bersama.
  • Membahas dan menindaklanjuti tentang hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD yang terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDM dan SDE dan lainnya.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat  lainnya antara lain,

  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dari rakyat yang dipimpinnya.
  • Memberikan persetujuan kepada presiden dalam hal pernyataan perang dengan Negara lain ataupun perjanjian perdamaian, mengangkat dan memberhentikan anggota komisis yudisial.
  • Memberikan pertimbangan mengenai pemberian amnesti dan abosili. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar Kepada Presiden.
  • Memilih anggota BPK dengan mempertimbangkan akan pendapat dari Dewan Perwakilan Daerah.
  • Memilih tiga orang hakim konstitusi untuk kemudian diajukan kepada presiden.

Dengan tugas dan wewenang DPR yang sudah ditetapkan di dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 20 A ini diharapkan para dewan yang sudah terpilih bisa menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Agar Indonesia bisa menjadi Negara yang terus mengalami peningkatan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada para rakyatnya dengan menyamaratakan apa yang seharusnya mereka terima.

Tugas dan wewenang ini tak hanya harus diketahui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, namun juga untuk semua kalangan khusunya anak muda Indonesia sebagai pelanjut dan pengganti pemerintahan saat ini untuk menjadikan indonesia menjadi Negara yang semakin baik.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.