Apa Saja Hak Anda? Panduan Undang Undang Ketenagakerjaan Lengkap

Posted on

Untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja atau karyawan di Indonesia, pemerintah sebenarnya telah memberikan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tahun Ketenagarkerjaan, kebijkan ini sendiri sering disebut dengan Undang Undang Ketenagakerjaan atau disingkat dengan UU Ketenagakerjaan. Di dalam kebijakan ini pemerintah telah membahas secara lengkap mengenai seluruh kewajiban perusaan yang harus diberikan pada setiap karyawannya. Namun sayang tak semua karyawan di Indonesia memahami betul apa isi kebijakan UU Ketenagakerjaan dan hak hak apa saja yang wajib mereka dapat sebagai seorang karyawan.

Maka dari itu artikel ini akan memberikan panduan UU Ketenagakerjaan secara lengkap agar para karyawan mengerti apa saja hak mereka dan perusahaan pun tak bisa mangkir dari tanggung jawab yang wajib mereka berikan.

Peraturan Jam Kerja dan Waktu Lembur

Didasarkan pada pasal 77 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, aturan jam kerja karyawan diberlakukan sebagai berikut:

  • 7 Jam sehari atau setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu; atau
  • 8 jam sehari atau setara 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu

Perusahaan diperbolehkan meminta karyawan untuk melakukan kerja lembur jika memang harus dilakukan, namun dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yakni:

  • Waktu kerja lembur hanya boleh dilakukan maksimal 3 jam dalam sehari
  • Waktu kerja lembur hanya boleh dilakukan maksimal 14 jam dalam seminggu
  • Karyawan yang lembur berhak mendapat upah lembur

Istirahat dan Cuti Karyawan

Dalam hal istirahat juga sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan, hal ini sudah disusun dalam Pasal 79 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang berisi:

  • Istirahat antara jam kerja: minimal 30 menit setelah bekerja selama 4 jam secara terus menerus (waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam bekerja)
  • Mingguan: 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu
  • Istirahat panjang – minimal 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 bulan bagi karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama, dengan keterangan karyawan tersebut tidak berhak mendapat istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya (berlaku kelipatan masa kerja 6 tahun)

Masih didalam pasal dan ayat yang sama, dijelaskan juga mengenai kebijakan cuti karyawan. Untuk karyawan yang telah bekerja minimal selama 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut, maka mereka berhak untuk mendapatkan cuti paling tidak 12 hari dalam satu tahun. Akan tetapi perlu diingat bahwa perusahaan juga dapat menyesuaikan ketentuan cuti karyawan yang didasarkan oleh perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak, perusahaan dan karyawan.

Struktur Skala Upah Karyawan

Dalam pasal 88 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 menyatakan jika setiap karyawan maupun pekerja dan buruh memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dari segi kemanusiaan. Pengusaha perlu memperimbangkan golongan, masa kerja, jabatan, kompetensi kerja dan pendidikan pada saat menyusun struktur dan skala upah.

Jika dilihat berdasarkan UU Ketenagakerjaan, komponen struktur skala upah terdiri dari upah pokok serta tunjangan tetap. Minimal jumlah upah pokok sekitar 75% dari total jumlah upah pokok dan juga tunjangan tetapnya. Apabila perusahaan telat membayarkan gaji atau upah maka perusahaan akan dikenakan denda yang disesuaikan dengan persentase tertentu dari upah karyawan yang tak dibayarkan.

Perusahaan juga diwajibkan membayar upah kerja lembur selain upah bulanan. Dalam UU Ketenagakerjaan, upah lembur perjamnya dihitung sekitar 1/173 dikali upah sebulan atau gaji pokok dan tunjangan tetap.

Berikut ini ketentuan perhitungan upah lembur yang diberlakukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Apabila Lembur Pada Hari Kerja

  • Upah kerja lembur pertama dibayar 1,5 kali upah per jam
  • Pada setiap jam kerja lembur berikutnya, dibayar 2 kali upah per jam

Apabila Lembur Dilaksanakan Pada Akhir Pekan Atau Hari Di luar Waktu 5 Hari Kerja

  • Upah kerja lembur untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah per jam
  • Upah kerja lembur untuk jam ke-9 dibayar 3 kali upah per jam
  • Pada jam kerja lembur ke-10 dan ke-11, dibayar 4 kali upah per jam

Apabila Lembur Dilakukan Pada Libur Akhir Pekan Atau Hari Libur Di Luar 6 Hari Kerja

  • Upah kerja lembur untuk 5 jam pertama dibayar 2 kali upah per jam
  • Upah kerja lembur untuk jam ke-6 dibayar 3 kali upah per jam
  • Pada jam ker ja lembur ke-7 dan ke-8, dibayar 4 kali upah per jam

Kebijakan Yang Diberlakukan Khusus Untuk Karyawan Perempuan

Dalam UU Ketenagakerjaan ini perempuan juga mendapatkan perhatian khusus dan bahkan memiliki kebijakan yang hanya diterapkan untuk perempuan. Berikut ini kebijakan khusus bagi karyawan perempuan:

  • Karyawan perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00-07:00
  • Pengusaha dilarang mempekerjakan karyawan perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 23:00-07:00
  • Karyawan perempuan yang bekerja antara pukul 23:00-07:00 berhak mendapat makanan dan minuman bergizi, serta jaminan terjaganya kesusilaan dan keamanan selama bekerja
  • Karyawan perempuan yang bekerja antara pukul 23:00-05:00 berhak mendapat angkutan antar jemput
  • Jika sedang dalam masa haid dan merasakan sakit, lalu memberitahukannya kepada pengusaha, maka karyawan perempuan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua
  • Karyawan perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan
  • Apabila mengalami keguguran kandungan, karyawan perempuan berhak mendapat waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan dokter
  • Karyawan perempuan berhak mendapat kesempatan menyusui anaknya selama waktu kerja jika memang harus dilakukan

Itulah penjelasan mengenai panduan Undang Undang Ketenagakerjaan yang disusun untuk melindungi hak hak karyawan.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.